PRABUMULIH – TEROPONGSUMSEL.COM
Di tengah upaya membenahi tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Prabumulih mengambil langkah strategis untuk menyehatkan kondisi keuangan RSUD Prabumulih. Wali Kota Prabumulih, H. Arlan atau yang akrab disapa Cak Arlan, menargetkan seluruh utang RSUD yang semula mencapai Rp31 miliar dapat dilunasi pada tahun depan melalui kebijakan efisiensi yang akan diterapkan secara menyeluruh.
Komitmen tersebut disampaikan Cak Arlan usai memimpin rapat evaluasi bersama jajaran RSUD Prabumulih di Guest House Rumah Dinas Wali Kota, Senin (6/7/2026).
Dalam keterangannya, Arlan mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Prabumulih, utang RSUD telah berhasil ditekan sekitar Rp11 miliar dari total utang sebesar Rp31 miliar.
“Kita menargetkan tahun depan seluruh utang RSUD sudah lunas. Karena itu saya mengajak Direktur RSUD beserta seluruh pegawai untuk bersama-sama melakukan efisiensi,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan efisiensi akan diberlakukan kepada seluruh pegawai RSUD sebagai langkah memperbaiki kondisi keuangan rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Arlan menjelaskan, apabila seluruh utang berhasil diselesaikan, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat difokuskan untuk pembangunan dan pengembangan rumah sakit, mulai dari pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, penambahan tenaga dokter, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Arlan juga mengungkapkan adanya masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penataan pemberian insentif bagi pegawai RSUD.
Menurutnya, pegawai yang telah menerima gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Pemerintah Kota perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemberian insentif BLUD agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran.
“Sesuai arahan KPK, ke depan harus dipilih salah satu, apakah menerima TPP atau insentif BLUD. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pegawai dan akan segera diterapkan setelah mekanismenya disiapkan. Tujuannya bukan mengurangi hak pegawai, tetapi menciptakan efisiensi anggaran agar pelayanan kesehatan di RSUD Prabumulih semakin baik,” tegas Arlan.
Ia menegaskan, langkah efisiensi tersebut bukan semata-mata untuk menekan pengeluaran, melainkan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola keuangan rumah sakit yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Cak Arlan berharap melalui kebijakan tersebut, seluruh hutang RSUD dapat segera dilunasi, dan kondisi keuangan rumah sakit semakin membaik, serta seluruh masyarakat kota Prabumulih memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan maksimal. (Red).
