PALI – TS.COM // Persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi perhatian setelah keluhan sejumlah tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ramai diperbincangkan di media sosial. Di tengah beragam tanggapan yang muncul, kepastian informasi dan komunikasi menjadi hal penting agar persoalan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Menanggapi keluhan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan PALI, Haryono, S.H., M.M., akhirnya memberikan penjelasan terkait kondisi pembayaran gaji tenaga PPPK di lingkungan instansinya.
Haryono menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari staf, pembayaran gaji untuk Oktober 2026 telah diselesaikan. Sementara itu, pembayaran gaji November masih dalam tahapan administrasi setelah sebelumnya terdapat sejumlah catatan dalam proses verifikasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ia menjelaskan, berkas pengajuan gaji November sebenarnya telah disampaikan ke BPKAD. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, berkas tersebut dikembalikan untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi.
“Info dari staf, bulan Oktober sudah gajian. Untuk bulan November, berkas sudah masuk ke BPKAD, namun hasil verifikasi dikembalikan karena ada perbaikan. Berkas sudah diperbaiki, hari ini SPM sudah masuk lagi ke BPKAD,” jelas Haryono kepada media melalui Plt. Kepala Dinas Kominfo.
Dengan masuknya kembali Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD, proses administrasi pembayaran gaji November kini kembali berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa komunikasi internal dalam sebuah instansi memiliki peran penting. Keluhan mengenai hak pegawai, termasuk pembayaran gaji, tentu merupakan hal yang patut mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak terkait.
Karena itu, apabila terdapat kendala mengenai pembayaran, administrasi maupun persoalan pekerjaan lainnya, penyampaian melalui atasan langsung atau jalur resmi instansi diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menemukan solusi.
Bukan berarti keluhan tidak boleh disampaikan ke ruang publik. Kritik dan aspirasi tetap menjadi bagian dari kontrol sosial. Namun, penyampaian informasi yang disertai data dan klarifikasi akan membantu menjaga persoalan tetap berada pada koridor yang objektif.
Masyarakat pun diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Memastikan kebenaran informasi dari sumber yang berwenang menjadi langkah penting sebelum memberikan penilaian terhadap pihak tertentu. (Red).
