BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM
Guna memperjuangkan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bulan Juni tahun 2024 belum bisa di bayarkan dan kesehatan bagi masyarakat,Komisi IV Kabupaten Banyuasin menggelar rapat koordinasi dan konsultasi bersama mitra kerja dari beberapa instansi.terkait permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan dan kesehatan.
Jum’at 13 Desember 2024
Adapun Kegiatan tersebut bertempat di ruang rapat kerja komisi IV DPRD kabupaten Banyuasin yang berlangsung pada hari Senin 11 Desember 2024 sekira pukul 10..00 WIB sampai dengan selesai,yang di hadiri oleh
Ketua komisi IV Darwani,wakil ketua komisi IV Zul Fahmi, sekretaris komisi IV Fahmiwati S.K.M,Indra Gunawan dan Rusman selaku anggota komisi IV,
Sedangkan mitra kerja yang menghadiri diantaranya,dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Banyuasin,dinas kesehatan kabupaten Banyuasin dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Banyuasin
Darwani selaku ketua Komisi IV DPRD kabupaten Banyuasin resmi membuka acara rapat koordinasi dan konsultasi bersama mitra kerja.
Dalam rapat tersebut,beliau menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan diantaranya, mengenai
- Kendala apa yang menyebabkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bulan Juni tahun 2024 belum bisa di bayarkan
- Bagaimana tindak lanjut dari dinas kesehatan terhadap dua (2) orang yang menderita penyakit Hidrocepolus,anak yang berusia 18 tahun di desa pandan dan anak berusia 15 tahun yang ada di desa bengkuang kecamatan Suak tapeh
- Berapa jumlah ASN dan PPPK yang ada di Banyuasin.
Dari hasil rapat koordinasi dan konsultasi,komisi IV DPRD Banyuasin bersama mitra kerja menghasilkan titik terang terkait permasalahan yang ada saat ini,di antaranya
- Gaji ASN PPPK yang terlambat pada bulan juni 2024 sudah dibayarkan dan di rapel per 11 Desember
- Terkait dengan gaji ASN PPPK di bulan Juni yang telat di bayarkan,di karenakan terkendala oleh sistem, ketersediaan anggaran dan masalah proses administrasi dan verifikasi berkas yang belum lengkap
- ASN PPPK di kabupaten Banyuasin berjumlah 2174 orang
- terkait 2 orang yang menderita penyakit Hidrocepolus dinas kesehatan kabupaten Banyuasin belum dapat laporan dari desa setempat
Acara tersebut tak luput peran serta dari Ketua DPRD kabupaten Banyuasin Abdul Rais. S.M selaku koordinator yang membantu terlaksananya kegiatan rapat kerja komisi IV berjalan dengan lancar.
Sebelum rapat kerja ditutup, Darwani selaku ketua Komisi IV DPRD kabupaten Banyuasin berharap, kepada dinas pendidikan dan dinas kesehatan untuk bekerjasama secara aktif dan transparan dalam mengawasi program makan bergizi gratis dari pemerintah.pungkasnya
Dedek Candra
Admin Teropongsumsel