Viral Seruan Aksi Demo Susulan pada Tanggal 23 Februari 2025 Mendatang, Begini Ceritanya 👇👇👇👇

BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM
Setelah aksi demo yang dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada 6 Januari lalu dinilai lamban ditanggapi oleh pihak perusahaan PT. Melani, warga Desa Talang Kemang, Kecamatan Rantau Banyur, Kabupaten Banyuasin, pada Selasa, 28 Januari 2025, sepakat untuk menggelar aksi demo kedua.

Aksi lanjutan ini rencananya akan dilaksanakan di lokasi PT. Melani pada Minggu, 23 Februari 2025 mendatang. Dalam seruan aksi tersebut, warga meminta PT. Melani untuk menghentikan operasionalnya dan meninggalkan lokasi perkebunan.

Saat dihubungi oleh media ini melalui telepon WhatsApp, Wasito, SE, selaku koordinator aksi demo di gedung DPRD Provinsi, memberikan tanggapannya terkait seruan aksi pada 23 Februari 2025 mendatang.

“Kami masih menunggu tanggapan dari DPRD Provinsi, karena laporan yang kami berikan pada 6 Januari 2025 belum genap sebulan. Namun, jika memang ada aksi demo susulan, itu menjadi bukti bahwa masyarakat menuntut proses yang serius dari penegak hukum,” tegasnya.

Disinggung Terkait rencana untuk mengusir perusahaan dan menghentikan operasional, Wasito menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hasil kesepakatan warga. “Karena sampai hari ini, belum ada kesepakatan apa pun yang kami terima dari 10 tuntutan yang telah diajukan. Sementara itu, kesepakatan yang dibuat oleh serikat buruh dan GP Prabowo bersama DPRD Kabupaten Banyuasin serta Ketua Komisi II hanyalah mengenai kewajiban perusahaan dan hak karyawan. Itu pun karena buruh telah menunaikan kewajibannya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, “Terkait tuntutan masyarakat, khususnya warga Desa Talang Kemang, hingga saat ini belum ada titik terang. Untuk masyarakat didesa Mainan, Kecamatan Sembawa, kami juga belum melakukan komunikasi apakah sudah ada kesepakatan atau belum. ungkapannya

Lebih lanjut, Wasito menyampaikan harapannya agar pihak perusahaan segera mengambil keputusan atas tuntutan yang diajukan oleh masyarakat.

“Apabila aksi demo ini benar-benar terjadi, kerugian pasti akan dialami oleh pihak perusahaan. Demo ini merupakan buntut dari ketidakpuasan masyarakat yang menilai pemerintah kurang cekatan dalam mencari jalan perdamaian,” pungkasnya.

Hingga berita ini di terbitkan, dari pihak perusahaan belum ada kontak yang bisa di hubungi untuk di mintai keterangan. (TIM)