PALI – TEROPONGSUMSEL.COM
Kritik tajam semakin mencuat tertuju pada Pemerintah Kabupaten PALI yang dipimpin duet Bupati Asgianto, ST., dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH. Isu pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp12 miliar lebih dan pelaksanaan rapat OPD di hotel mewah, semakin menyeret nama Bupati PALI, Asgianto ST, ke pusaran sorotan tajam publik.
Bukannya meredam polemik, pernyataan sang bupati justru dinilai kontradiktif dan dinilai langkah defensif.
Dalam keterangan persnya, Bupati Asgianto menyebut pengadaan mobil Toyota Land Cruiser masuk dalam perencanaan pemerintahan sebelumnya.
“Sangat tidak logis kalau kami disalahkan atas program yang bukan kami rancang. Ini masih bagian dari warisan tahun sebelumnya. Kami baru akan mulai dengan program kami sendiri di APBDP 2025 dan APBD 2026, jelasnya dikutip dari sejumlah media.
Ia menjelaskan bahwa program kerja hasil inisiatif mereka sendiri baru akan terealisasi mulai perubahan anggaran 2025 dan anggaran induk 2026.
“Saat ini kito masih neruske gawe yang lamo. Mohon bersabar dan mari bersama kita jaga suasana agar tetap kondusif, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya penuh harap.
Tidak hanya mobil dinas, kegiatan rapat Bupati dengan OPD yang digelar di hotel mewah di kota Palembang juga menuai sorotan. Bupati berdalih biaya kegiatan tersebut berasal dari dana pribadinya karena sekaligus menghadiri kegiatan Dekranasda.
Tapi publik tak serta-merta percaya. Jika benar sang bupati membiayai sendiri, lalu bagaimana dengan rombongan OPD? Siapa yang membiayai seluruh keperluan mereka?
Wakil Bupati Iwan Tuaji,SH., juga ikut menyampaikan pembelaan. Ia mengklaim seluruh program saat ini dipilih secara selektif dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti semua program dihentikan, melainkan dipilah pilah hanya program yang benar-benar memberi manfaat yang akan diprioritaskan.
Namun pernyataan itu justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, jika memang melaksanakan anggaran secara selektif akan tetapi pengadaan mobil dinas mewah bernilai jumbo tetap dilaksanakan, padahal kondisi daerah masih jauh dari kata cukup.
Di berbagai wilayah, seperti Kecamatan Talang Ubi warga masih kekurangan air bersih, dan sekolah sekolah di Kabupaten PALI butuh ruang kelas belajar layak, dan jalan rusak masih ada yang belum terselesaikan. Sementara, pengadaan mobil mewah di tengah kondisi ini dinilai sebagai bentuk kepekaan sosial yang tumpul.
Tokoh cendekiawan asal PALI, AR, turut bersuara lantang. Ia meminta agar pemerintah daerah segera membuka proses pengadaan secara transparan. Desakan juga diarahkan ke DPRD PALI agar tidak diam. “Yang merasa wakil rakyat, jelaskan kepada publik. Itu uang rakyat,” tegasnya di salah satu grup WhatsApp.
Isu ini juga dinilai mencederai semangat efisiensi anggaran sebagaimana digaungkan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja non-prioritas. Di saat pemerintah pusat mendorong pemangkasan belanja serenonial dan tidak tepat sasaran, justru pemerintah daerah dinilai sibuk mencari pembenaran dengan alasan “program warisan pemerintah masa lalu”.
Kritik terus mengalir, dan publik kini menunggu, apakah pemerintah Kabupaten PALI akan segera mengambil langkah korektif dengan mengevaluasi program-program yang tidak prioritas, atau justru akan terus menjadikan “warisan masa lalu” dan cuma bisa menyalahkan pemimpin Pali sebelumnya sebagai tameng dari tanggung jawab?
Hal ini juga mendapat sorotan dari Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Ir. Feri Kurniawan dijelaskannya menurutnya apa yang di katakan bupati pali hanya untuk menutupi kebobrokannya.
Pemerintahan itu berkesinambungan tidak putus dengan pergantian Kepala Daerah.
Pernyataan atau statement Asgianto dinilai menunjukkan ketidak mampuan manajemen pemerintahan dan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
Program pemerintah daerah tertuang dalam APBD dan telah di evaluasi Gubernur sebelum di buat menjadi Perda APBD.
Pernyataan Asgianto seolah menyalahkan Gubernur Sumsel tidak melakukan evaluasi APBD Kabupaten PALI 2024 – 2025.
Asginato jelas tidak mampu melaksanakan program 100 hari kerja dan oleh karena itu menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Jelasnya.
“Ungkapan bupati PALI Asgianto ST tersebut hanya untuk menutupi ke bobrokannya, cuma bisa menyalahkan bupati PALI sebelumnya” Ungkapnya (7/8)
Pemimpin PALI sebelumnya sudah terlihat nyata hasilnya untuk memajukan kabupaten PALI, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan lain lain tentunya itu sudah di rasakan oleh masyarakat PALI.
“Masyarakat PALI sudah bisa menilai kemajuan di jaman pemimpin PALI sebelumnya, karena seperti yang kita ketahui DOB kabupaten Pali merupakan seperti daerah yang tertinggal semua akses jalan susah di lalui,”Jelasnya
Ini merupakan penyakit, permasalahan apa pun di alami pemerintah saat ini hanya menyalahkan pemimpin PALI sebelumnya.
Tentunya masyarakat PALI sudah bisa menilai, sudah lebih enam bulan asgianto menjabat belum ada terlihat kemajuan apa pun,
Yang ada permasalahan demi permasalahan yang bermunculan.
Semoga bapak Presiden prabowo subianto tau akan semua permasalahan yang terjadi di kabupaten PALI mengingat Bupati PALI ini merupakan kader partai pak presiden.
“Tentunya ini sangat memalukan citra pak presiden, karena bupati PALI ini merupakan kader partai yang seharusnya bisa mendukung dan mengharumkan nama partai dan presiden prabowo subianto” Pungkasnya.
