BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM Sebuah jembatan yang disebut sebagai jembatan paling terjal di Sumatera Selatan kini menjadi sorotan publik. Jembatan yang menghubungkan Desa Indra Pura, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin dengan Desa Pangkalan Damai, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memang telah rampung dibangun sejak 2024. Namun hingga kini, jembatan itu belum bisa difungsikan lantaran akses jalan di sisi Banyuasin tak kunjung dibangun.
Padahal, jembatan yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada 2018 itu diharapkan menjadi jalan keluar dari isolasi panjang warga Air sugihan sejak 1982. Kini, harapan tersebut kembali terkatung-katung. Akses jalan menuju jembatan di Desa Indra Pura masih berupa hamparan lahan kosong yang dipenuhi semak belukar.
Akibatnya, potensi ekonomi dari sektor pertanian, perdagangan, hingga jasa transportasi terhambat total. Setiap hari, warga masih harus memutar puluhan kilometer untuk menuju pusat perdagangan di wilayah tetangga. Jika dihitung, keterlambatan pembangunan jalan ini membuat masyarakat menanggung kerugian miliaran rupiah per tahun dari biaya transportasi tambahan, keterlambatan distribusi hasil pertanian, hingga menurunnya daya saing produk lokal.
Seorang warga Airsugihan menegaskan, pemerintah tidak boleh lagi menunda:
> “Sudah dua tahun jembatan berdiri, tapi jalan tidak ada. Kami yang rugi setiap hari. Hasil panen sulit keluar, ongkos angkut naik, ekonomi macet. Kalau pemerintah diam saja, sama saja membiarkan kami tetap terisolasi,” ucapnya dengan nada kecewa.
Kondisi ini juga berimbas pada sektor sosial. Akses menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi masih terhambat. Dalam keadaan darurat, warga harus menempuh jalur jauh yang memakan waktu lebih lama, sebuah risiko besar yang seharusnya bisa diatasi jika jalan sudah dibangun.
Keterlambatan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi, baik di level Pemkab Banyuasin, Pemkab OKI, maupun Pemprov Sumsel. Infrastruktur sebesar ini seharusnya tidak dibiarkan mangkrak setengah jalan. Tanpa langkah konkret, jembatan Indra Pura–Pangkalan Damai hanya akan menjadi simbol kegagalan pemerintah dalam menuntaskan pembangunan berkeadilan.
Masyarakat kini mendesak agar pemerintah segera mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan pembangunan jalan penghubung. Bagi mereka, jembatan bukan sekadar bangunan beton megah, melainkan urat nadi perekonomian dan pelayanan publik yang akan menentukan masa depan dua kabupaten.
Fitriyani
