BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Banyuasin, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P, di Graha Sedulang Setudung Banyuasin, Senin (13/10).
Kegiatan strategis ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, S.Pt., M.Si, perwakilan dari kementerian terkait, para kepala OPD, camat, kepala desa, perangkat desa, dan stakeholder pembangunan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Netta Indian menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Oleh karena itu, seluruh aparatur desa dituntut untuk memahami mekanisme pengelolaan keuangan secara profesional dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Pengelolaan keuangan desa yang baik bukan hanya tentang laporan keuangan yang rapi, tetapi juga tentang bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran harus menjadi budaya dalam setiap tahapan pembangunan,” tegas Netta Indian di hadapan peserta workshop.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Menurutnya, dana desa yang besar harus diimbangi dengan kapasitas SDM yang mumpuni agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun penyimpangan.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro, S.Pt., M.Si dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang secara proaktif meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan edukatif dan evaluatif seperti ini.
“Desa adalah fondasi ekonomi bangsa. Jika tata kelola keuangan di desa baik, maka ekonomi masyarakat juga akan tumbuh dengan baik. DPR RI mendukung penuh upaya Pemkab Banyuasin dalam membangun sistem keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Workshop ini juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sekaligus memperkuat pemahaman tentang regulasi baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud penyelarasan pemahaman antara pemangku kebijakan, stakeholder, dan pemerintah desa mengenai pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, efektif, efisien, serta disiplin dalam penggunaan anggaran.
Wakil Bupati Netta Indian juga berharap agar hasil dari workshop ini tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar diaplikasikan di lapangan sebagai bagian dari implementasi Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera
“Mari bersama-sama kita jaga integritas dalam mengelola dana desa. Gunakan dengan penuh tanggung jawab, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan jadikan pembangunan desa sebagai kekuatan utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Netta Indian.
Diyono
