PALEMBANG – TEROPONGSUMSEL.COM Keputusan penghentian distribusi solar subsidi di empat SPBU di Palembang kembali memunculkan pertanyaan besar tentang tata kelola energi yang tidak kunjung beres. Di saat pemerintah gencar menyuarakan ketepatan sasaran subsidi, temuan antrean mengular dan kelangkaan yang berulang justru mengarah pada dugaan kebocoran distribusi yang belum tersentuh penanganan serius.(20/11/2025)
Langkah penyetopan distribusi disebut sebagai solusi atas antrean panjang. Namun fakta di lapangan menunjukkan kebijakan tersebut hanya memindahkan kemacetan distribusi ke SPBU lainnya, memperpanjang antrean, serta menambah tekanan ekonomi bagi ribuan sopir angkutan yang menggantungkan hidup dari solar bersubsidi.
Salah seorang sopir truk yang ditemui di lokasi antrean menegaskan kebijakan ini tidak adil.
“Kami pengguna resmi, ada surat-surat lengkap. Tapi malah kami yang jadi korban. Setoran tetap, tapi nunggu solar bisa berjam-jam,” keluhnya.
Sumber internal di lapangan menyebut, antrean panjang kerap terjadi di SPBU yang menjadi titik favorit pemburu solar dalam jumlah besar. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa kuota solar subsidi belum sepenuhnya dinikmati mereka yang berhak.
Kabid SPBU DPD II Hiswana Migas Sumbagsel, Arman WP menilai pemerintah perlu fokus pada akar masalah, bukan sekadar mematikan keran distribusi.
“Yang harus dibenahi itu pengawasan distribusi dan ketepatan sasaran. Jangan sampai kebocoran dibiarkan, sementara pengguna sah justru dikorbankan,” tegas Arman.
Ketiadaan transparansi alur distribusi dinilai membuka celah permainan kuota di tingkat tertentu, yang hingga kini tidak kunjung dibereskan secara sistemik.
Kelangkaan solar bukan sekadar soal antrean, tapi juga ancaman nyata bagi rantai pasok logistik:
Barang terlambat dikirim
Biaya transportasi naik
Harga kebutuhan berpotensi melambung
Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, kebijakan energi yang ada justru akan menciptakan instabilitas ekonomi yang lebih luas.
Sejumlah pemerhati kebijakan energi menilai, solusi jangka pendek seperti penyetopan distribusi hanya upaya cuci tangan atas kegagalan pengawasan. Publik menunggu tindakan nyata pemerintah, di antaranya:
Audit menyeluruh rantai pasok solar subsidi
Penataan ulang distribusi berbasis kebutuhan transportasi daerah
Teknologi kontrol transaksi yang transparan dan terintegrasi
Sanksi berat bagi pelaku penyimpangan dari hulu sampai hilir
Selama pemerintah masih mengabaikan sumber kebocoran, maka kelangkaan akan terus menjadi alat tekanan terhadap sopir, pelaku usaha kecil, dan masyarakat bawah yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama subsidi energi negara.
Benarkah penyetopan solar ini langkah solusi — atau justru cara mudah untuk menutupi kegagalan tata kelola selama ini?
Tim
