Proyek DD 2025 Rp172 Juta di Desa Srimulyo Diduga Tanpa Pemadatan, Warga Desak APH Audit Menyeluruh

BAYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM
‎Pekerjaan penimbunan jalan penghubung Desa Srimulyo–Srikaton yang berada di Dusun V, Desa Srimulyo, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kini menuai kritikan tajam dari warga setempat. Proyek menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2025 senilai Rp172 juta dengan volume 1.000 meter x 2,5 meter tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis.

‎Pasalnya dari hasil pantauan di lokasi menunjukkan bahwa material tanah yang dihampar diduga tidak melalui proses pemadatan menggunakan alat berat. Kondisi itu membuat warga khawatir karena timbunan berpotensi hanyut saat hujan, sehingga menurunkan kualitas jalan yang selama ini menjadi akses vital masyarakat.

‎Seorang warga Desa Srimulyo menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran.

‎“Ini proyek DD Tahun 2025, pakai uang negara mencapai Rp172 juta, tapi diduga tidak dilakukan pemadatan tanah menggunakan alat berat. Terlihat sembarangan dan tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya, Minggu (30/11/25).

‎Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah desa maupun pihak terkait. Mereka menduga pekerjaan dilakukan tidak mengikuti standar teknis, sehingga hasil pembangunan dikhawatirkan tidak bertahan lama.

‎“Kami ingin pekerjaan penimbunan jalan dari DD TA 2025 yang mencapai Rp 172 juta ini benar-benar memberikan manfaat. Ini menggunakan dana desa, jangan hanya menjadi formalitas pembangunan tanpa kualitas,” tegasnya.

‎Masyarakat meminta inspektorat, kejaksaan, serta pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan fisik Dana Desa 2025 di Desa Srimulyo. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan RAB atau spesifikasi teknis, warga mendesak agar pekerjaan diperbaiki.

‎ “Kalau dibiarkan seperti ini, asas manfaat dan kualitasnya sangat diragukan. Inspektorat dan kejaksaan harus turun mengecek langsung pekerjaan penimbunan jalan Srimulyo–Srikaton,” tambahnya.

‎Lebih lanjut, Warga juga meminta aparat penegak hukum (APH) Banyuasin, termasuk Tipidkor, melakukan audit total tidak hanya terhadap proyek jalan tersebut, tetapi juga Dana Karang Taruna, pembagian BLT, ketahanan pangan, dan kegiatan lainnya di Desa Srimulyo. Pungkasnya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, PJ Kepala Desa Srimulyo, Khabib, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas keluhan warga maupun kualitas pekerjaan di lapangan. (DC/TIM)

Related posts

Leave a Comment