JAKARTA – TEROPONGSUMSEL.COM Gelombang desakan dari akar rumput kembali menggema di pusat pemerintahan. LSM Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sumatera Selatan bersama perwakilan masyarakat dari berbagai daerah di Sumsel mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Senin (8/12/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menuntut penanganan serius atas dugaan penyimpangan yang dilakukan PT Melania/Samrock, yang dinilai telah merugikan masyarakat Desa Talang Kemang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama bertahun-tahun.
Aksi berlangsung tegas dan terstruktur. Massa membawa poster serta spanduk berisi tuntutan, mendesak pemerintah pusat tidak lagi menutup mata terhadap persoalan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang dianggap berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
Perwakilan masyarakat Talang Kemang, Wasito, bersama Ketua LSM KRAK Sumsel, Feri Utama, berdiri di garda depan penyampaian aspirasi. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa kesabaran warga telah habis.
“Masyarakat sudah terlalu lama menunggu keadilan,” seru Feri Utama.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, perwakilan massa akhirnya dipersilakan bertemu jajaran Kementerian ATR/BPN RI. Delegasi kemudian menyerahkan laporan resmi dan pernyataan sikap berisi rangkaian dugaan pelanggaran PT Melania/Samrock, mulai dari HGU yang disebut telah berakhir sejak 2023, lahan terlantar dan terbakar, hingga dugaan pengelolaan lahan di luar izin termasuk pada kawasan konservasi.
Dalam aksi itu, KRAK Sumsel membacakan 10 tuntutan utama. Di antaranya:
– pencabutan permanen HGU PT Melania/Samrock,
– audit menyeluruh,
– penegakan hukum tanpa kompromi,
– pemenuhan kewajiban plasma,
– serta transparansi penuh atas hasil pemeriksaan pemerintah.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Humas ATR/BPN, jajaran Subdit HGU, Subdit Pengendalian & Penertiban Tanah dan Ruang, serta pejabat terkait lainnya. Kepala Subdit HGU, Vivi, menyatakan bahwa laporan tersebut akan ditelaah secara komprehensif, dan perkembangan proses akan disampaikan kembali kepada para pelapor.
Sementara itu, Wasito menegaskan bahwa perjuangan masyarakat bukan baru dimulai hari ini.
“Dulu kami sudah melaporkan persoalan ini ke DPRD Sumsel, tapi tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pada Januari 2025 silam, masyarakat Talang Kemang Bersatu pernah menggelar aksi besar-besaran di DPRD Sumsel dengan ribuan massa. Laporan resmi juga telah mereka sampaikan, namun hingga kini belum ada titik terang.
“Karena itu hari ini kami datang langsung ke pemerintah pusat. Kami berharap Bapak Menteri ATR/BPN benar-benar peduli kepada kami dan anak bangsa,” tegas Wasito yang didampingi Ketua KRAK Sumsel, Feri Utama.
Lebih lanjut, Wasito menambahkan bahwa masyarakat siap memberikan keterangan kapan pun dibutuhkan dan meminta agar pemerintah turun langsung mengecek kondisi di lapangan.
(TIM/DY).
Aksi KRAK Sumsel Menggema di Ibu Kota, Desak Pemerintah Pusat Usut Dugaan Pelanggaran PT Melania/Samrock
