BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM Dugaan penelantaran ratusan alat dan mesin pertanian (Alsintan) milik Dinas Pertanian Provinsi Sumatra Selatan kembali mencuat. Temuan di sejumlah titik, termasuk di Kabupaten Banyuasin, memperlihatkan kondisi Alsintan yang tidak jelas pemanfaatannya, bahkan sebagian tampak terbengkalai dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Fakta ini sungguh ironis. Bantuan Alsintan yang seharusnya menjadi penopang produktivitas petani justru diduga salah sasaran dan tidak terpantau dengan baik. Sejumlah penerima bahkan mengakui bahwa proses penyaluran kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan dalih “pinjam pakai”, hingga berujung menjadi ladang keuntungan pribadi.(9/12)
Ketika awak media mendatangi salah satu unit Alsintan di Desa Saleh Jaya, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, kondisi alat tersebut ditemukan mengenaskan. Teronggok di sebuah bengkel milik warga berinisial DN, unit Alsintan itu terlihat tidak terurus. Hingga kini, belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemanfaatannya.
Padahal secara prosedural, Dinas Pertanian wajib melakukan monitoring berkala, memastikan alat digunakan sesuai SOP, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Tanpa pengawasan yang jelas, sejumlah Alsintan akhirnya mangkrak, rusak, atau tidak memberikan manfaat kepada petani.
Ketika dikonfirmasi, salah satu pengurus UPJA dari Desa Saleh Mukti berinisial DM membenarkan bahwa Alsintan tersebut merupakan aset Dinas Pertanian.
“Alat ini memang dititipkan di sini sudah lama. Kami hanya menjalankan sesuai yang kami terima.” ujarnya.
Namun, temuan lain justru mengungkap kejanggalan lebih dalam. Seorang warga Desa Saleh Mukti berinisial BG mengaku pernah mengeluarkan biaya untuk mengambil Alsintan dari Dinas Pertanian.
“Tidak gratis. Ada biaya yang harus saya keluarkan waktu itu,” ungkapnya kepada wartawan.
Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa penyaluran Alsintan tidak berjalan transparan. Bahkan mencuat informasi adanya setoran bulanan kepada oknum tertentu di dinas, meski hal tersebut masih perlu pendalaman aparat penegak hukum (APH).
Masyarakat meminta pihak dinas tidak melakukan pembiaran. Alsintan yang dibeli menggunakan anggaran negara tidak boleh menjadi barang rongsokan atau mesin pribadi segelintir pihak.
“Penertiban harus dilakukan. Semua bantuan itu dibeli dengan uang negara. Jangan sampai hanya menjadi alasan administrasi untuk mengambil keuntungan,” tegas salah satu warga yang ikut memberikan keterangan.
Temuan-temuan di lapangan ini disebut akan diteruskan ke Kementerian Pertanian RI agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap bantuan Alsintan di Sumsel. Publik mendesak APH untuk turun tangan memeriksa dugaan penyimpangan, termasuk indikasi praktik korupsi dalam proses distribusi dan pengelolaannya.
“Kami berharap Pak Menteri bisa melihat persoalan ini. Jangan sampai negara dirugikan karena Alsintan hanya jadi proyek tanpa manfaat bagi petani,” tutup warga.
(Tim)
