PALEMBANG – TEROPONGSUMSEL.COM
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Badan Dapur Nasional (DPP BDN), Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, menghadiri rapat konsolidasi Badan Dapur Nasional (BDN) yang digelar di Kota Palembang, Selasa (27/1/2026).
Rapat konsolidasi tersebut dihadiri Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang, serta diikuti para pengurus BDN kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, termasuk pengurus BDN Kota Palembang.
Dalam sambutannya, Basyaruddin Siregar menjelaskan bahwa kedatangannya ke Palembang bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan pemahaman seluruh pengurus BDN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kedatangan saya ke sini untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus BDN Provinsi Sumsel dan pengurus kabupaten/kota yang ada,” ujarnya.
Basyaruddin mengungkapkan, dirinya telah mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi sejak Agustus 2025. Dari pengalaman tersebut, ia menilai masih banyak kekurangan dalam pengelolaan dapur MBG di Indonesia, terutama karena belum adanya organisasi yang menaungi para pemilik dapur MBG.
“Saya melihat banyak kekurangan. Selama ini belum ada lembaga yang memayungi dapur MBG di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, yayasan yang selama ini ada hanya berfungsi dalam pengurusan perizinan pendirian dapur MBG. Namun ketika muncul persoalan internal, yayasan tidak memiliki kewenangan untuk ikut menyelesaikannya.
“Kehadiran BDN ini untuk menyatukan pikiran-pikiran positif agar persoalan dapur MBG bisa diselesaikan bersama,” kata Basyaruddin.
Ia menegaskan bahwa BDN berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Proses deklarasi BDN telah disetujui dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus secara nasional.
“Langkah pertama deklarasi sudah disetujui. Langkah kedua adalah pelantikan. Awalnya direncanakan di Jakarta, namun dipindahkan ke Kota Prabumulih,” ungkapnya.
Pelantikan pengurus BDN tersebut rencananya akan dilakukan langsung oleh Kepala BGN. Basyaruddin juga menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai satu-satunya proyek nasional dalam mendukung ketahanan pangan.
“Presiden Prabowo mendorong gerakan menanam sayur menuju kedaulatan pangan nasional dan berlanjut ke ketahanan pangan nasional. Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang menjadi proyek nasional,” tuturnya.
Terkait tugas dan fungsi BDN, Basyaruddin menjelaskan bahwa BDN berperan dalam pengawasan, namun tidak mencampuri urusan internal dapur MBG.
“BDN ikut mengawasi, tetapi tidak mencampuri urusan dapur. Jika ada kekurangan atau temuan, satgas kabupaten melapor ke provinsi, dari provinsi ke saya, lalu saya sampaikan ke BGN dan Presiden,” jelasnya.
Selain itu, BDN juga bergerak di bidang usaha guna mendukung ketersediaan bahan baku dapur MBG, salah satunya melalui kegiatan pertanian.
“Kita menanam sayur dan menyuplai ke dapur MBG. Atau pihak dapur bisa mengambil langsung kepada kita sebagai supplier,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Basyaruddin mengimbau seluruh pengurus BDN di Sumatera Selatan hingga kabupaten/kota agar menjalankan tugas dengan penuh ketekunan dan keikhlasan.
“Kehadiran BDN adalah untuk menyelesaikan masalah dapur MBG,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang menyampaikan bahwa kehadiran Ketua Umum BDN ke Palembang memberikan kepastian arah serta memperkuat keyakinan seluruh pengurus terhadap eksistensi BDN.
“Kedatangan Ketua Umum ke Palembang ini untuk memantapkan pengurus dalam menggerakkan dapur nasional, khususnya di Sumatera Selatan dan umumnya di Indonesia,” ujarnya.
Rahidin mengungkapkan, selama ini masih terdapat keraguan terkait posisi dan hubungan BDN dengan Badan Gizi Nasional. Namun melalui rapat konsolidasi tersebut, seluruh pengurus mendapatkan kejelasan.
“Dengan hadirnya Ketua Umum, semua pengurus baik provinsi maupun kabupaten/kota merasa puas dan tidak ragu lagi. Secara implisit BDN ini sudah direstui oleh BGN,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelantikan pengurus BDN secara nasional akan digelar di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sekaligus dirangkai dengan agenda penanaman perdana sebagai bagian dari program ketahanan pangan.
“Sumsel betul-betul dipersiapkan sebagai tuan rumah. Setelah dialog dan diskusi terbuka, semuanya sudah clear,” katanya.
Rahidin juga menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah enam kabupaten/kota yang mengikuti pertemuan khusus bersama Ketua Umum BDN. Sementara daerah lainnya terus dikejar percepatan pembentukan kepengurusan.
“Hari ini kami mulai bergerak ke Muara Enim, kemudian Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara hingga PALI. Target Februari seluruh 17 kabupaten/kota sudah clear,” pungkasnya (Red).
