PALI – TEROPONGSUMSEL.COM
Penetapan 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Nasional Tahun 2026 oleh pemerintah pusat membuka peluang strategis bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi energi dan perkebunan terbesar di kawasan.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subiyanto menegaskan komitmen mendorong hilirisasi industri yang diprediksi menciptakan 276.000 lapangan kerja baru dengan nilai investasi mencapai Rp 618 triliun. 18 proyek dalam daftar prioritas tahun 2026 tersebut dinilai relevan dengan karakter dan potensi PALI.
Aldi Taher mengatakan sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, PALI memiliki keterkaitan langsung dengan agenda kilang minyak dan oil storage tanks yang masuk dalam proyek hilirisasi nasional.
“Keberadaan infrastruktur migas dan wilayah kerja pertambangan di PALI dinilai dapat menjadi penopang pengembangan industri penyimpanan energi dan rantai pasok energi nasional,” katanya (6/2/26).
Di sektor perkebunan menurut Aldi, kelapa sawit menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kabupaten PALI. Proyek hilirisasi industri yang berbasis kelapa sawit (CPO) berpotensi mendorong nilai tambah produk sawit lokal, tidak hanya sebatas bahan mentah, tetapi masuk ke industri energi terbarukan dan bahan bakar ramah lingkungan.
“Hal ini membuka peluang penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan petani dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Selain itu, kedekatan PALI dengan sentra produksi batu bara di Sumatera Selatan menjadikan proyek DME (gasifikasi batu bara) sebagai peluang kawasan penyangga industri energi nasional.
“PALI dapat berperan sebagai wilayah pendukung logistik, tenaga kerja, dan infrastruktur bagi industri gasifikasi tersebut,” ujar Aldi.
Pengembangan hilirisasi juga dinilai sejalan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan karakter PALI sebagai daerah berkembang, proyek-proyek berbasis energi dan agroindustri dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif semata dan mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Aktivis Aldi Taher menilai bahwa hilirisasi tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka investasi dan serapan tenaga kerja semata. Lanjut Aldi, peluang besar tersebut dinilai harus diiringi dengan peran aktif pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia, kepastian tata ruang, serta keterbukaan informasi agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah arus investasi nasional.
“Karena di balik investasi dan penciptaan lapangan kerja, ada potensi risiko lingkungan dan dampak sosial yang perlu diantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Agenda hilirisasi berbasis energi dan perkebunan juga menyimpan potensi persoalan lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, peningkatan emisi, alih fungsi lahan, serta tekanan terhadap ruang hidup masyarakat sekitar.
Di wilayah seperti PALI yang sebagian masyarakatnya bergantung pada pertanian dan sumber daya alam, dampak sosial kerap menjadi isu yang tak terpisahkan dari investasi berskala besar.
“Hilirisasi memang penting, tapi jangan sampai PALI hanya menjadi lokasi eksploitasi baru. Risiko pencemaran, konflik sosial, dan marginalisasi masyarakat harus dihitung sejak awal, bukan setelah masalah muncul,” ujar Aldi Taher.
Aldi Taher, menilai bahwa hilirisasi tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka investasi dan serapan tenaga kerja semata. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan industri tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap rencana pengembangan industri. Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, termasuk dalam proses perizinan dan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
“Kalau tidak ada keterbukaan, masyarakat hanya akan menjadi penonton. Padahal PALI punya pengalaman panjang dengan industri ekstraktif. Jangan sampai hilirisasi mengulang pola pola lama, risiko ditanggung warga,” tambahnya.
Aldi Taher juga menyoroti aspek sosial, khususnya penyerapan tenaga kerja lokal. Ia mengingatkan agar proyek hilirisasi tidak hanya membawa tenaga kerja dari luar daerah, sementara warga lokal hanya mendapat pekerjaan di sektor informal atau berisiko tinggi.
Aldi Taher mengingatkan, pemerintah pusat berkomitmen bahwa hilirisasi bertujuan menciptakan industri bernilai tambah dan lapangan kerja berkualitas.
“Selama ini, masyarakat lokal kerap diposisikan sebatas tenaga kasar, satpam, atau cleaning service, sementara nilai tambah dan jabatan penting dinikmati pihak luar. Ini yang harus diubah jika pemerintah serius bicara lapangan kerja berkualitas,” ujar Aldi Taher.
Hilirisasi jangan hanya menjadikan warga PALI sebagai penonton di tanah sendiri. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.
“Jika pola ini terulang di Kabupaten PALI, maka hilirisasi hanya akan melanggengkan ketimpangan, bukan menciptakan keadilan sosial,” pungkas Aldi Taher. (Red)
