BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM Bencana banjir kembali melumpuhkan wilayah perairan Sumatera Selatan. Tiga kecamatan sekaligus terendam akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak Rabu hingga Sabtu (10/1/2026). Kondisi ini bukan hanya merusak akses jalan dan permukiman warga, tetapi kini menyerang sektor vital: sarana pendidikan, memaksa aktivitas belajar mengajar berhenti total.
Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta Kecamatan Muara Sugihan dan Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Hingga berita ini diturunkan, air masih menggenangi desa-desa terdampak tanpa penanganan signifikan.
Di Desa Margomulyo dan Desa Jalur Mulia serta sejumlah desa di wilayah Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, banjir merendam ruas jalan utama dan masuk ke rumah warga. Beberapa keluarga terpaksa bertahan dengan tidur di atas meja karena seluruh lantai rumah terendam air.
“Air sudah tiga hari tidak surut. Jalan putus, rumah kemasukan air, anak-anak tidak bisa sekolah. Semua lumpuh,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Lebih ironis, sejumlah fasilitas pendidikan ikut terendam banjir. Gedung sekolah dasar hingga madrasah dilaporkan dikepung air, ruang kelas tergenang, dan peralatan belajar rusak. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan, siswa tidak dapat bersekolah, dan guru kesulitan menjangkau lokasi karena akses jalan terputus.
Situasi serupa terjadi di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI. Di Desa Srijaya Baru arah Timur, banjir bukan hanya menggenangi rumah warga, tetapi juga merendam pondok pesantren, melumpuhkan kegiatan pendidikan santri.
Di Desa Muktijaya, air meluap ke pekarangan dan fasilitas umum. Desa Nusantara serta Desa Banyu Biru Dusun 5 mengalami genangan merata hingga menutup ruas jalan serta desa lainnya
Fakta ini mempertegas dugaan bahwa sistem drainase dan pengendalian air di wilayah perairan telah gagal total. Air hujan dan luapan sungai tidak memiliki jalur pembuangan yang berfungsi, sementara program normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur diduga hanya berhenti di atas kertas.
Hingga hari ini, hujan masih mengguyur wilayah Air Sugihan dan sekitarnya meski dengan intensitas lebih rendah. Namun warga hidup dalam kecemasan, sebab setiap hujan adalah ancaman, setiap malam adalah ketidakpastian.
Pendidikan Jadi Korban, Pemerintah ke Mana?
Ketika rumah warga terendam dan sekolah tidak bisa digunakan, pertanyaannya menjadi sangat mendasar.
Apakah keselamatan dan masa depan pendidikan anak-anak perairan tidak masuk prioritas kebijakan?
Berapa kali lagi siswa harus kehilangan hak belajar karena banjir yang seharusnya bisa dicegah?
Pemkab Banyuasin dan Pemkab OKI segera menetapkan status darurat banjir dan membuka posko terpadu di wilayah terdampak.
Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi bertanggung jawab penuh atas keselamatan siswa, termasuk penyediaan skema belajar darurat dan pemulihan fasilitas sekolah.
Pemprov Sumsel melakukan audit menyeluruh terhadap proyek drainase, normalisasi sungai, dan infrastruktur pengendali banjir di wilayah perairan.
Kementerian PUPR turun tangan mengevaluasi kegagalan sistemik pengendalian banjir yang terus berulang setiap tahun.
Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas diminta menyelidiki indikasi kelalaian dan potensi penyimpangan anggaran jika terbukti tidak ada hasil nyata di lapangan.
Jika bencana ini terus dibiarkan, maka banjir di wilayah perairan Sumsel bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan potret kegagalan kebijakan dan pembiaran sistematis. Publik berhak menuntut, dan negara wajib hadir.
(Fitriyani)
