PALI – TEROPONGSUMSEL.COM
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menegaskan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai langkah konkret, Bupati PALI Asgianto, ST, melakukan koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan Kantor Pusat di Jakarta, Kamis (22/01/2026), guna memastikan program jaminan kesehatan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.
Koordinasi tersebut dilakukan di tengah dinamika kebijakan dan berbagai tantangan teknis yang dihadapi daerah. Bupati Asgianto menilai, urusan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif maupun perbedaan penafsiran kebijakan.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Asgianto didampingi sejumlah pejabat strategis, antara lain Asisten I H. Andre Fajar Wijaya, S.Si., M.Si., Kepala Bappeda Hj. Rina Anggraini, S.T., M.T., Kepala BPKAD Anita Mariani, S.E., M.M., Ak., CA., Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Kazrin Faruk, SKM., MM., serta Kepala Diskominfostaper H. Imansyah, S.E., M.M. Hadir pula unsur legislatif, yakni Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah, SH, dan Wakil Ketua II DPRD Firdaus Hasbullah, SH., MH.
Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif secara bersama-sama tersebut menunjukkan kuatnya sinergi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pelayanan kesehatan.
Bupati Asgianto menjelaskan, koordinasi dengan BPJS Kesehatan Kantor Pusat bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan serta menyelesaikan sejumlah persoalan teknis yang selama ini muncul, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat PALI tidak terganggu.
“Urusan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus bekerja, berikhtiar, dan mencari solusi terbaik agar hak-hak masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, tetap terpenuhi,” tegas Bupati.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PALI, Bupati Asgianto juga memastikan kepada masyarakat bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan normal. Masyarakat dipersilakan datang ke fasilitas kesehatan dan tetap mendapatkan pelayanan berobat gratis.
“Saat ini pemerintah sedang melakukan penataan dan validasi data penerima. Kami mengharapkan peran serta masyarakat agar tidak terjadi data ganda, sehingga bantuan dan layanan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Pemangku Adat Kabupaten PALI, Rahman Mahmud, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang.
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal wajar, namun tidak boleh dimanfaatkan untuk memecah belah persaudaraan di tengah masyarakat.
“Mari kita tetap akur, sabar, dan saling menguatkan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang hanya menebar kebencian dan tidak menawarkan solusi,” kata Rahman.
Ia menegaskan, pemerintah daerah saat ini sedang bekerja secara maksimal. Kritik tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial, namun harus disampaikan secara konstruktif, berlandaskan data, etika, dan niat baik demi kemajuan Kabupaten PALI.
“Melalui koordinasi langsung ke pemerintah pusat ini, kita melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah. Membangun daerah membutuhkan waktu, sinergi, dan kepercayaan bersama,” tutupnya. (Red)
Pemkab PALI dan DPRD Koordinasi ke BPJS Pusat, Pastikan Layanan Kesehatan Warga Tetap Berjalan
