PALI – TS.COM Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menggelar kegiatan Coffee Morning bersama puluhan awak media, Minggu (27/7/2025) di Aula Gedung Lapangan Golf PALI. Acara ini dikemas dengan tema “Merajut Sinergitas Membangun PALI Menuju Indonesia Emas” diinisiasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) PALI.
Namun forum yang seharusnya menjadi ruang membangun kolaborasi, justru dinilai sejumlah kalangan sebagai bagian dari manuver komunikasi untuk memoles citra pemerintah daerah di tengah tekanan publik dan sorotan tajam terhadap berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran serta buruknya komunikasi publik.
Dilansir media citra sumsel.com, Wakil Bupati PALI, Iwan Tuanku, SH, menegaskan pentingnya peran media dalam membangun kepercayaan publik, terutama dalam menyambut peluang investasi strategis di Bumi Serepat Serasan.
“Ke depan, PALI berpotensi menerima investasi besar, salah satunya pengembangan teknologi pengolahan batubara menjadi energi terbarukan. Tapi jika pemberitaan tentang PALI cenderung negatif, tentu investor akan berpikir dua kali untuk datang,” ujarnya.
Iwan juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik. Justru ia mendukung media untuk menyampaikan kebenaran dengan profesional dan berimbang.
Ia juga mengingatkan para wartawan untuk menjaga integritas profesi, tidak terjebak pada kepentingan pribadi, dan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik.
“Profesi wartawan itu terhormat. Jangan sampai dirusak oleh ego pribadi atau oknum yang menyalahgunakan profesi ini. Karena hanya wartawanlah yang bisa mewawancarai Bupati dan menyampaikan informasi ke publik secara luas,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sorotan, karena dinilai justru mengaburkan akar persoalan yang menjadi bahan pemberitaan, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah.
Salah satu isu yang terus menghantui Pemkab PALI adalah dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan mobil dinas tahun 2025 senilai Rp 12,1 miliar. Pengadaan kendaraan mewah yang menyedot dana besar itu memicu kegelisahan di tengah masyarakat, apalagi hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai urgensi, rincian teknis proses pengadaan kendaraan dinas tersebut.
Belum kelar isu pengadaan mobil dinas, muncul isu hangat yang menjadi tamparan keras pemerintah daerah ini yaitu pengelolaan aset mobil dinas yang disinyalir banyak dikuasai oleh oknum bukan pejabat ASN di lngkungan Pemkab PALI.
“Ini bukan soal kendaraan semata. Ini soal kepantasan di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak kekurangan. Ketika rakyat butuh jalan, air bersih, sekolah dan pelayanan kesehatan, kenapa justru pejabat yang dimanjakan?” ujar Enggi Bramanova salah satu jurnalis senior di PALI.
Sorotan lain mengarah pada pengelolaan anggaran publikasi senilai Rp 2,1 miliar yang dikelola Diskominfostaper yang ludes setelah beberapa hari Bupati dan Wakil Bupati PALI dilantik. Ironisnya, meskipun dana itu cukup besar, penyebaran informasi pembangunan dan transparansi kebijakan justru sangat minim. Banyak wartawan mengaku kesulitan mendapatkan akses informasi, konfirmasi dari pejabat, dan rilis resmi kegiatan pemerintahan.
“Kalau informasinya terbuka, tidak ada yang perlu dicurigai. Tapi sekarang seolah semua serba tertutup, pejabat enggan diwawancara, data tidak dibuka, lalu media disalahkan ketika memberitakan temuan lapangan,” ujar Napoleon salah satu jurnalis.
Beberapa waktu terakhir, media telah mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari proyek jalan, jembatan dan drainase diduga bermasalah, sanitasi sekolah dan rehab ruang kelas dengan volume minim tapi anggaran besar, hingga proyek proyek yang dinilai tidak rasional. Berbagai laporan ini tidak serta merta muncul dari spekulasi, melainkan hasil investigasi lapangan yang diperkuat dengan data.
“Pemerintah seharusnya menjawab temuan itu secara terbuka, bukan malah menyebar narasi bahwa media ditunggangi. Jangan alihkan isu, jawab dengan data,” kata seorang jurnalis media online.
Di balik jamuan kopi dan sambutan persahabatan, publik mengharapkan substansi, apakah forum ini benar-benar awal dari reformasi komunikasi publik atau hanya sebatas strategi damage control untuk meredam tekanan?
Langkah mengundang media patut diapresiasi sebagai inisiatif dialog. Namun dialog tak cukup jika tak disertai keterbukaan informasi dan kemauan untuk menjawab pertanyaan yang selama ini dibiarkan menggantung, bukan soal seremonial, ini soal integritas.
Reputasi pemerintah daerah dibangun bukan dari narasi positif semata, tapi dari konsistensi dalam menjawab kritik, membuka informasi, dan menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ketika kepercayaan publik mulai runtuh, maka sinergi tak bisa dibangun dengan kopi dan slogan semata.
Media adalah mitra kritis, bukan musuh. Dan kritik yang tajam tak seharusnya dijawab dengan sentimen, melainkan dengan transparansi. (**)
Kerap Diterpa Isu Negatif & Sorotan Pengelolaan Anggaran, Pemkab PALI Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan
