PALI – TS.COM // Lagi-lagi, penentuan skala prioritas pembangunan melalui anggaran daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menjadi sorotan publik.
Kali ini, sorotan tertuju pada kegiatan pembangunan pagar SD Negeri 22 Tanah Abang, Desa Raja Selatan, Kecamatan Tanah Abang, dengan nilai anggaran mencapai Rp199.374.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2026.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Sekintang Sarana Sakti tersebut menuai pertanyaan setelah muncul informasi bahwa sekolah itu masih mengalami kekurangan tiga ruang kelas belajar.
Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian serius. Sebab, ketersediaan ruang kelas merupakan kebutuhan mendasar dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
Salah seorang warga setempat mengungkapkan, hingga saat ini pihak sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang belajar sehingga harus memanfaatkan ruangan lain yang tidak terpakai.
“Untuk saat ini, sekolah kami memang masih kekurangan tiga ruang kelas belajar. Karena itu, kami menggunakan ruangan yang tidak terpakai sembari menunggu bantuan melalui program revitalisasi,” ungkapnya, Sabtu (14/11/2026).
Di tengah persoalan keterbatasan ruang belajar tersebut, justru pembangunan pagar sekolah dengan anggaran hampir Rp200 juta direalisasikan.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: Sudah tepatkah penentuan skala prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten PALI?
Berdasarkan informasi pada papan proyek, kegiatan tersebut memiliki rincian sebagai berikut:
Instansi: Dinas Pendidikan Kabupaten PALI
Kegiatan: Pembangunan Pagar SDN 22 Tanah Abang
Lokasi: Desa Raja Selatan, Kecamatan Tanah Abang
Nilai Anggaran: Rp199.374.000
Sumber Dana: APBD Kabupaten PALI
Tahun Anggaran: 2026
Waktu Pelaksanaan: 60 hari kalender
Pelaksana: CV Sekintang Sarana Sakti
Menanggapi persoalan tersebut, Sudarto, pemerhati pembangunan Kabupaten PALI, turut angkat bicara. Ia menilai penggunaan anggaran daerah harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang bersumber dari uang rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan fisik semata, tetapi harus mempertimbangkan kondisi nyata dan kebutuhan di lapangan.
“Jangan sampai program pembangunan yang dilaksanakan justru tidak sejalan dengan kebutuhan paling mendesak di lapangan,” tegas Sudarto.
Ia juga mempertanyakan dasar perencanaan pembangunan pagar tersebut, termasuk apakah kebutuhan tiga ruang kelas yang masih kekurangan sudah masuk dalam usulan prioritas pembangunan Dinas Pendidikan.
“Publik berhak mengetahui apa dasar penentuan program tersebut. Apakah pembangunan tiga ruang kelas yang masih dibutuhkan sekolah sudah diusulkan? Bagaimana proses penentuan skala prioritas anggarannya?” tambahnya.
Sudarto menegaskan, esensi pembangunan sektor pendidikan bukan semata-mata memperindah atau mempercantik lingkungan sekolah. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan setiap peserta didik memperoleh fasilitas belajar yang layak, aman, dan memadai.
Kini, pertanyaan publik mengarah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten PALI dan pihak-pihak terkait: apa pertimbangan sehingga pembangunan pagar menjadi program yang direalisasikan, sementara kebutuhan tiga ruang kelas di sekolah tersebut masih menjadi persoalan?
Transparansi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran menjadi hal penting agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak terkait baik Dinas Pendidikan Kabupaten PALI maupun CV Sekintang Sarana Sakti selaku pelaksana proyek terkait dasar penentuan kegiatan dan persoalan kebutuhan ruang kelas tersebut. (Red)
