Karhutla Mengancam PALI, Ketua DPRD Desak Perusahaan Turun Tangan: Jangan Jadi Penonton
PALI — TEROPONG SUMSEL.COM
Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menjadi perhatian di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Sejumlah perusahaan besar di PALI diketahui memiliki fasilitas, kendaraan tangki, hingga sumber daya pendukung yang dapat dioptimalkan untuk membantu pencegahan dan penanganan karhutla. Namun, keberadaan sumber daya tersebut dinilai belum cukup jika tidak dibangun dalam satu sistem koordinasi yang jelas bersama pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, SH, menegaskan penanganan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu segera duduk bersama seluruh perusahaan untuk membangun sistem kesiapsiagaan dan respons cepat menghadapi potensi kebakaran.
“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran hutan, pemerintah bekerja sendiri sementara perusahaan hanya menjadi penonton. Perusahaan-perusahaan yang ada di PALI harus ikut mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan karhutla,” tegas Ubaidillah. (28/8).
Ia menilai langkah tersebut penting karena kemampuan armada pemadam milik pemerintah daerah relatif terbatas apabila harus menghadapi kebakaran di sejumlah titik dalam waktu bersamaan.
Karena itu, Ubaidillah mendorong pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan koordinasi dengan perusahaan yang memiliki mobil tangki maupun kendaraan pemadam agar dapat disiapkan untuk mendukung penanganan kondisi darurat.
Menurutnya, perusahaan yang memiliki aktivitas di wilayah PALI, terutama yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, migas, maupun transportasi, perlu memiliki kesiapsiagaan sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.
Beberapa perusahaan yang dinilai perlu dilibatkan antara lain PT Musi Hutan Persada (MHP), PT Golden Blossom Sumatera (GBS), PT Aburahmi, PT Pertamina, PT Medco, hingga PT Servo Lintas Raya.
“PT MHP misalnya, memiliki armada yang bisa disiapkan untuk membantu ketika terjadi kebakaran. Begitu juga perusahaan lainnya. Minimal ada mobil tangki yang benar-benar disiagakan untuk wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran,” ujarnya.
Ubaidillah juga menekankan pentingnya sistem kesiapsiagaan selama 24 jam. Armada yang disiapkan perusahaan, kata dia, jangan hanya tercatat secara administratif, tetapi harus benar-benar dalam kondisi siap bergerak ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Kalau memang ada instruksi pemerintah terkait kesiapsiagaan menghadapi karhutla, maka jangan hanya sebatas imbauan. Harus ada sistem yang jelas, siapa yang bertugas, armada di mana, personel siapa dan bagaimana mekanisme bergeraknya ketika ada titik api,” katanya.
Ia secara khusus menyoroti perusahaan seperti PT Servo Lintas Raya yang memiliki banyak kendaraan tangki agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyiapkan armada yang dapat dimobilisasi saat kondisi darurat.
Meski demikian, Ubaidillah menegaskan DPRD tidak bermaksud mengambil alih kewenangan pemerintah maupun memerintahkan perusahaan secara langsung. Menurutnya, pemerintah daerah melalui OPD terkait harus menjadi pihak yang membangun koordinasi, komunikasi, serta memastikan seluruh sumber daya yang tersedia di wilayah PALI dapat dioptimalkan.
“Kami dari DPRD mengajak seluruh perusahaan, baik BUMN maupun swasta, untuk bersama-sama menjaga PALI dari ancaman karhutla. Pemerintah harus duduk bersama perusahaan. Ini bukan soal siapa yang punya kewenangan, tetapi soal bagaimana kita bersama-sama mencegah api meluas dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi tersebut segera diwujudkan dalam langkah konkret sebelum karhutla meluas. Sebab, menurutnya, penanganan akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sejak munculnya titik api dibandingkan setelah kebakaran membesar.
“Jangan menunggu kebakaran membesar baru bergerak. Pencegahan dan respons cepat harus menjadi prioritas. Semua perusahaan yang ada di PALI harus punya kepedulian dan ikut menjaga daerah ini. Jangan hanya mengambil manfaat dari aktivitas usahanya, tetapi ketika terjadi bencana, pemerintah dibiarkan bekerja sendiri,” pungkas Ubaidillah. (Red).
