PALI – TS.COM // Pembangunan paving block tepat di depan Gedung Balai Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menuai sorotan tajam. Penggunaan anggaran daerah untuk proyek tersebut dipertanyakan, menyusul masih banyaknya bangunan sekolah di wilayah Kecamatan Abab yang dilaporkan mengalami kerusakan parah.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) itu dikerjakan oleh PT Pahala Lestari Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp199.187.000.
Sorotan muncul bukan semata-mata terhadap pembangunan paving block, melainkan menyangkut skala prioritas penggunaan anggaran daerah. Di tengah keterbatasan anggaran dan masih adanya fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan serius, proyek tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan mengenai tingkat urgensi dan dasar penetapan prioritasnya.
Pemerhati pembangunan Kabupaten PALI, Sudarto, mempertanyakan kebijakan pembangunan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya lebih cermat menentukan program yang benar-benar mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita ketahui masih banyak bangunan sekolah di wilayah Abab yang kondisinya rusak parah dan membutuhkan perhatian pemerintah. Namun, justru ada pembangunan paving block di depan balai desa dengan anggaran hampir Rp200 juta. Ini tentu patut dipertanyakan dari sisi skala prioritas,” ungkap Sudarto, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, pembangunan infrastruktur lingkungan memang penting, tetapi pemerintah juga harus mampu membedakan mana kebutuhan yang bisa ditunda dan mana kebutuhan yang harus segera ditangani.
“Jangan sampai pembangunan yang sifatnya belum mendesak justru lebih dahulu mendapatkan anggaran, sementara kondisi ruang belajar dan fasilitas sekolah yang menjadi kebutuhan utama anak-anak masih memprihatinkan,” tegasnya.
Menurut Sudarto, penggunaan APBD harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar mengejar terlaksananya proyek fisik. Setiap rupiah uang rakyat semestinya memberikan manfaat yang sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Sorotan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perkim Kabupaten PALI maupun pemerintah daerah agar lebih transparan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai urgensi pembangunan paving block tersebut, termasuk pertimbangan teknis dan manfaat yang menjadi dasar pengalokasian anggaran Rp199.187.000.
Sebab, persoalan pembangunan bukan hanya tentang apa yang bisa dibangun, tetapi juga tentang apa yang paling dibutuhkan masyarakat. (Red).
