PALI – TS.COM // Rentetan peristiwa yang terjadi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), SUMSEL, mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, kebakaran yang melanda gudang penyimpanan alat dan logistik pertanian terjadi hanya berselang beberapa hari setelah Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI.
Sebelumnya, pada Senin (9/11/2026), Koalisi AP3 mendatangi Kantor Kejari PALI untuk mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan mengungkap dugaan penyelewengan dalam penyaluran pupuk cair di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten PALI.
Namun, belum genap sepekan setelah aksi tersebut, tepatnya Kamis (12/11/2026) sekitar siang hari, kebakaran melanda gudang penyimpanan alat dan logistik pertanian yang berada di lingkungan Kantor Dinas Pertanian PALI, Kelurahan Handayani Mulia.
Dua peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan ini pun memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik berharap seluruh persoalan yang menyangkut pengelolaan program pertanian, distribusi bantuan, hingga keamanan aset pemerintah daerah dapat dijelaskan secara transparan dan terbuka.
Peristiwa tersebut turut mendapat perhatian dari tokoh pemuda PALI, Sudarto. Ia menilai, kejadian ini patut menjadi perhatian serius, terlebih sebelumnya telah muncul desakan masyarakat agar Kejari PALI menindaklanjuti dugaan persoalan penyaluran pupuk cair tersebut.
“Belum lama publik menyuarakan desakan agar dugaan penyelewengan penyaluran pupuk cair diusut, kini kita dikejutkan dengan peristiwa kebakaran gudang penyimpanan alat dan logistik pertanian. Saya tidak ingin berspekulasi atau mengaitkan kedua peristiwa ini tanpa bukti. Namun, kedekatan waktunya tentu memunculkan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak terkait,” tegas Sudarto. (18/11)
Menurutnya, Kejari PALI tidak boleh mengabaikan desakan masyarakat. Dugaan penyelewengan pupuk cair harus ditelusuri secara serius, profesional, dan transparan.
“Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, jangan ragu untuk menindaklanjutinya sesuai hukum. Jangan sampai muncul kesan bahwa suara masyarakat hanya didengar ketika aksi berlangsung, tetapi setelah itu menghilang tanpa kejelasan. Kami ingin melihat keseriusan aparat penegak hukum, bukan sekadar janji atau respons normatif,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti dugaan penyelewengan pupuk cair, Sudarto juga meminta pihak Dinas Pertanian PALI membuka informasi secara transparan terkait kebakaran gudang tersebut.
Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai penyebab kebakaran, kronologi kejadian, daftar barang yang terbakar, nilai kerugian, hingga keberadaan dokumen inventaris aset yang tersimpan di lokasi.
“Kalau memang ini murni musibah, tentu harus dijelaskan secara terang benderang. Tetapi seluruh aset dan dokumen yang terdampak juga harus didata dan dipastikan kondisinya. Jangan sampai ada informasi yang simpang siur dan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Sudarto menegaskan, masyarakat PALI dinilai memiliki hak untuk mengetahui perkembangan persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena itu, ia berharap Kejari PALI maupun instansi terkait tidak bersikap pasif dalam memberikan penjelasan.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami hanya meminta transparansi, keberanian mengungkap fakta, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum terkikis hanya karena tidak adanya keterbukaan. PALI membutuhkan jawaban, bukan pembiaran!” pungkas Sudarto.
Sementara itu, Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi / keterangan resmi dari pihak terkait, yang dapat memastikan adanya keterkaitan antara aksi AP3 dan peristiwa kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran maupun dugaan penyelewengan penyaluran pupuk cair juga masih memerlukan penjelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang.
Kini, publik menanti langkah nyata Kejari PALI dalam merespons desakan AP3 serta keterbukaan Dinas Pertanian PALI dalam menjelaskan peristiwa kebakaran tersebut.
Sebab, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jangan biarkan sederet pertanyaan publik berakhir tanpa jawaban. (Red).
