PALI – TS.COM // Pantastisnya penggunaan anggaran pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan tajam. Pasalnya, berdasarkan data yang dihimpun anggaran yang diperoleh, total alokasi untuk pengadaan berbagai jenis pupuk mencapai Rp38.337.620.750 atau sekitar Rp38,33 miliar.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh, guna memastikan penggunaan uang negara tersebut benar-benar sesuai peruntukan, ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten PALI.
Adapun rincian anggaran pengadaan pupuk tersebut meliputi:
1. Pupuk Organik Granul sebesar Rp14.697.880.000.
2. Pupuk Organik Tepung/Remah sebesar Rp6.997.900.000.
3. Pupuk TSP/SP (Fosfat Sulfur) sebesar Rp6.995.941.550.
4. Pupuk Organik Cair sebesar Rp9.645.899.200.
Total keseluruhan anggaran mencapai Rp38.337.620.750.
Menanggapi besarnya alokasi anggaran tersebut, Pemerhati Kabupaten Pali, Anton, Senin (9/11/2026), menyampaikan bahwa pihaknya menduga terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pengadaan pupuk di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten PALI yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Menurutnya, penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah tidak boleh hanya dilihat dari sisi besaran nominal, tetapi juga harus diuji dari aspek proses pengadaan, kewajaran harga, spesifikasi barang, volume pembelian, hingga realisasi distribusi dan manfaatnya bagi para petani.
“Anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah ini harus benar-benar diperiksa. Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung sektor pertanian justru tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya,” ungkap Anton.
Ia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI untuk memberikan perhatian serius serta melakukan penelusuran terhadap kegiatan pengadaan pupuk tersebut apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Anton menegaskan, audit dan pemeriksaan diperlukan agar seluruh proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada publik.
“Jika memang tidak ada persoalan, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Namun, apabila ditemukan adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, S.P., M.M., hingga berita ini diterbitkan belum berhasil dikonfirmasi. (Red)
